BAB I
KEANGGOTAAN
PASAL 1
Syarat-syarat menjadi anggota Samudera Alpha Nusantara
adalah
1. Warga negara republik indonesia
2.
Pria
atau wanita yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun
3. Menyetujui untuk mendukung dan
melaksanakan aturan-aturan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan
peraturan-peraturan khusus lainnya
PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Setiap anggota memiliki hak
1. Mengemukakan pendapat dan saran secara
lisan maupun tertulis
2.
Memilih
atau dipilih sebagai pengurus
3.
Mengikuti semua
program organisasi
4.
Memperoleh
hak bimbingan, perlindungan, serta pembelaan pada rapat-rapat organisasi
Setiap anggota memiliki kewajiban
1. Menjunjung tinggi nama baik dan
kehormatan organisasi
2. Mentaati
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan- peraturan khusus lainnya
3. Melaksanakan kebijakan, program
kerja, keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan organisasi
BAB II
KEPENGURUSAN
PASAL 3
1. Badan pengurus terdiri dari
a. Pengurus
sentral
b. Pengurus
lengkap
2.
Pengurus
sentral terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara
3. Pengurus
lengkap terdiri atas semua pengurus sentral ditambah
a. Koordinator
divisi hubungan masyarakat
b. Koordinator
divisi penelitian dan pengembangan
c. Koordinator
divisi pendidikan dan pengkaderan
d. Koordinator
divisi penggalian sumber dana
PASAL 4
TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS
1. Anggota badan pengurus dipilih melalui musyawarah anggota
dalam 2 (dua)
tahun sekali
2.
Prose pemilihan ditentukan melalui suara terbanyak
PASAL 5
MASA JABATAN PENGURUS
1. Masa jabatan (bhakti) pengurus
dalam 1 (satu) periode adalah selama 2 (dua)
tahun
2. Anggota pengurus berhak
mencalonkan diri dan dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya
PASAL 6
PEMBERHENTIAN PENGURUS
Anggota pengurus berhenti karena
1. Telah selesai masa bhaktinya
2.
Meninggal
dunia
3.
Atas permintaan
sendiri
4. Diberhentikan
melalui rapat pleno yang diadakan khusus untuk itu, karena sikap atau perbuatannya dinilai
merugikan organisasi, setelah
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
PASAL 7
FUNGSI DAN TUGAS PENGURUS
1. a. Badan pengurus
merupakan sentral kegiatan
organisasi dalam melaksanakan
seluruh keputusan hasil musyawarah dan rapat-rapat serta peraturan tentang
ketatausahaan maupun keuangan organisasi.
b. Memiliki
kepentingan-kepentingan organisasi dan atas nama organisasi melakukan segala tindakan
kepengurusan dalam hal mejalin kerjasama dengan lembaga atau instansi pemerintah atau swasta,
menjaminkan kekayaan
organisasi, meminjam atau meminjamkan uang atas nama organisasi.
c. Mengevaluasi laporan pertanggung jawaban dari masing-masing
divisi
d. Memberikan kuasa/rekomendasi kepada
salah seorang atau
lebih anggota
organisasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kepentingan organisasi
2. Fungi dan tugas ketua
a. Memimpin pelaksanaan, berbagai kegiatan organisasi
b. Mengatur pembagian
tugas kepada sekretaris
bendahara dan koordinator-koordinator divisi
c. Mewakili kepentingan organisasi
keluar atau dapat mendelegasikan kepada koordinator-koordinator divisi sesuai bidang
masing-masing
d. Memimpin rapat-rapat organisasi
e. Bersama bendahara menyusun laporan keuangan secara periodik
f. Bersama sekretaris membuat dan
menandatangani surat keluar dan kedalam
g. Dibantu koordinator-koordinator divisi
membahas dan menyepakari pelaksanaan oprasional dari kegiatan masing-masing
3. Fungsi dan
tuga sekretaris
a. Melaksanakan pencatatan pada setiap rapat organisasi
b. Membukukan surat-surat keluar dan kedalam
c. Mewakili ketua untuk memimpin rapat,, bilamana ketua
berhalangan
4. Fungsi dan tugas bendahara
a. Mengurus, menerima
dan menyimpan keuangan
organisasi serta membukukannya
b. Menyusun rancangan anggaran keuangan organisasi
c. Menyusun laporan
pertanggung jawaban keluar
dan masuknya keuangan organisasi secara
periodik
d. Mencatat semua milik harta kekayaan organisasi
PASAL 8
DIVISI-DIVISI
1. Divisi hubungan
masyarakat dipimpin seorang
koordinator dibantu anggotanya,
dengan fungsi dan tugas sebagai berikut
a. Memberikan informasi dan penjelasan kepada
masyarakat luas maupun instansi
tertentu tentang keberadaaan dan aktivitas organisasi
b. Menyusun kerangka kerja sama dengan pihak tertentu
sejalan dengan program kegiatan
organisasi
2. Divisi penelitian dan pengembangan dipimpin
seorang koordinator dibantu anggotanya,
dengan fungsi dan tugas sebagai berikut
a. Menyusun
kerangka penelitian dan pengembangan internal maupun ekstemal bagi kepentingan dan kemajuan organisasi
b. Menganalisis berbagai permasalahan sosial
sebagai bahan pertimbangan/masukan bagi pengembangan program
organisasi
3. Divisi pendidikan dan pengkaderan dipimpin seorang
koordinator dibantu anggota dengan
fungsi dan tugas sebagai berikut
a. Menyusun rancangan program pendidikan dan
pengkaderan internal organisasi
b. Berdasarkan
kajian dan analisis divisi penelitian dan pengembangan menyusun rancangan program kegiatan bagi
kepentingan eksternal organisasi
4. Divisi penggalian
sumber dana dipimpin seorang
koordinator dibantu anggota dengan fungsi dan tugas sebagai berikut
a. Menyusun
rancangan program kegiatan dan mengajukan prediksi dan peluang untuk penggalian sumber dana
b. Menyusun
rancangan pengelolaan dana baik dari internal maupun eksternal organisasi
c. Menganalisis dan
mengkaji perolehan sumber
dana dan proses pemeliharaannya.
BAB III
MUSYAWARAH DAN RAP AT-RAP AT
PASAL 9
MUSYAWARAH
1. Musyawarah diadakan 2 (dua) tahun sekali sebagai forum
tertinggi dalam organisasi
yang dihadiri badan pengurus dan seluruh anggota
2.
Musyawarah diadakan untuk menerima dan mengevaluasi
kinerja badan pengurus
yang masa bhaktinya telah selesai dan untuk memilih pengurus periode berikutnya
3. Musyawarah
dianggap sah apabila
dihadiri 2/3 (dua
pertiga) jumlah anggota, bila
tidak tercapai jumlah
tersebut waktu musyawarah diperpanjang atau ditunda sesuai
kesepakatan.
4. Bilamana telah sampai pada batas waktu penundaan, maka
musyawarah dilaksanakan tanpa bergantung pada jumlah anggota yang hadir
PASAL
10
RAP AT PLENO
1. Rapat pleno diadakan sedikitnya dalam waktu 3 (tiga) bulan
sekaliu untuk mengevaluasi
perkembangan dan laporna kegiatan divisi
2. Rapat pleno dianggap sah apabila dihadiri
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota, jika tidak tercapai jumlah tersebut
rapat pleno tetap
dilanjutkan dengan berdasarkan kesepakatan dari anggota yang tidak hadir
PASAL11
RAPAT
PENGURUS
1. Rapat pengurus dapat diadakan
sewaktu-waktu untuk menyikapi keadaan-keadaan khusus, sekurang-kurangnya atas permintaan 1/3 (seper tiga) jumlah anggota badan pengurus lengkap.
2.
Rapat
pengurus dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (seper tiga) jumlah badan pengurus lengkap.
BAB IV
ATURAN PENUTUP
PASAL 12
1.
Hal-hal
yang belum atau tidak cukup diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan ditetapkan
dalam peraturan-peraturan lainnya.
selama tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga.
2.
Anggaran
rumah tangga ini berlaku sejak ditetapkan
0 komentar:
Posting Komentar